blog-image

Salah satu wujud kepedulian pemerintah Kota Mojokerto terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik . Sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi keuangan partai politik sesuai dengan Peratutan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015, Bakesbangpol Kota Mojokerto menggelar Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Partai Politik, hari Kamis (9/8/2018) bertemuan di Ruang Pertemuan Tim Penggerak PKK, Jalan Hayam Wuruk.

Soegeng Rijadi Prajitno, SH, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyampaikan kegiatan bimtek ini sudah menjadi program kegiatan dibidang Politik Dalam Negeri yang ditujukan kepada pengurus partai politik yang memiliki perwakilan di Lembaga Legislatif. Menurut Soegeng dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang bertemakan Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Partai Politik ini mengarah secara teknis maka semua peserta bimtek harus memahami karena kegiatan ini beda dengan sosialisasi yang peserta sekedar mengetahui saja. Oleh karenanya dalam bimtek ini out come peserta dapat menerapkan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos. M.Si, dalam sambutan pembukaan mengatakan pelaksanaan bimtek ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Mengenai bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditindak lanjuti PP Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP No 5 tahun 2009. Sementara tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol. Anang menambahkan karena bantuan keuangan Parpol ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN / APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Anang berharap bahwa pengelolaan keuangan baik yang ada di Partai Politik maupun pada OPD harus memahami peraturan-peraturan yang melandasinya.

Penyaji materi pertama Fauzan  mengenai pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur  dan dari Inspektorat Kota Mojokerto  Dra. Saidah Binuria Saing, M.Si, tentang Implementasi Permendagri no.77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik. Kedua narasumber ini berharap kepada peserta setelah mendapatkan bimtek maka penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik tidak terjadi pelanggaran keuangan dan penyalahgunaan oleh partai politik.(My).