blog-image

Untuk meningkatkan kesadaran dalam berpolitik yang dilandasi oleh etika dan budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip berdemokrasi di Indonesia  dan untuk mendukung pelaksanaa pemilu presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah agar dapat berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil maka hari Selasa, (28/8/2018), Badan Kesatatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menggelar  kegiatan Forum Diskusi Politik tentang Undang-undang Pemilu bagi tokoh agama / tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat / LSM se Kota Mojokerto bertempat di Gedung Pertemuan Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto, jalan Hayam Wuruk.

Soegeng Riyadi Prajitno, SH Kepala Bidang Politik Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan  kegiatan forum diskusi politik yang didasari oleh Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 188.4/1524/417.405/2018 tentang panitia pelaksana kegiatan forum diskusi politik tentang Undfang-undang Pemilu bagi toga, tomas, ormas dan LSM di Kota Mojokerto, Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Peserta Diskusi berjumlah 50 (lima puluh) orang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan pengurus Organisasi masyarakat yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan dalam melaksanakan pendidikan politik dan menyampaikan program partainya kepada anggota dan masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos. M.Si, ketika membuka acara menyambut positif atas dilaksanakannya kegiatan forum diskusi Politik tentang Undang-undang Pemilu bagi tokoh agama / tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat / LSM ini, terlebih-lebih bangsa Indonesia pada bulan April 2019 akan melaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu DPR, DPRD dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Anang berharap dengan dilaksanakannya kegiatan forum diskusi peserta hendaknya menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi masing – masing toga, tomas dan LSM. Selain itu peserta diskusi  dapat berpartisipasi aktif dapat memberikan sumbangan pikiran sehingga dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi peserta untuk membangun demokrasi di Indonesia.

Sesuai dengan kegiatan forum diskusi politik agar peserta dapat memahami tentang Undang-undang pemilu, panitia penyelnggara menghadirkan 2 (dua) nara sumber Drs. Sunarto  dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi Undang-undang Pemilu di Propinsi Jawa Timur  menjelang Pemilu tahun 2019 dan nara sumber kedua, Linggar Rama Dian Putra, MA dari Universitas Erlangga Surabaya tentang pentingnya Ormas dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Kedua narasumber  berharap dengan digelarnya pileg, pilpres tahun 2019 semuanya tetap menjaga stabilitas politik, jangan sampai situasi politik memanas dan mengakibatkan kerusuhan maka berikan dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu, ciptakan situasi yang kondusif, rasa aman dan damai bagi masyarakat.(My).